Thursday

Teori Umum Pengawasan dalam Pemilihan Umum

Pengawasan menurut Winardi (2000 : 585) adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Sedangkan menurut Basu Swasta (1996 : 216) Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan. Lebih lanjut menurut Komaruddin (1994 : 104) "Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti.

ARTI PENTINGNYA PEMILIHAN UMUM

Demokrasi merupakan sitem yang sangat populer dalam wacana politik dan pemerintahan suatu negara. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat atau dapat pula diartikan sebagai pemerintahan yang kewenangannya berada di tangan rakyat (Budiarjo, 2004 : 50).

PROPOSAL PERPUSTAKAAN DESA

A. Latar Belakang
Generasi muda adalah generasi yang penuh dengan potensi dan daya kreasi untuk dikembangkan baik mental, intelektual dan spiritual. Selain itu, di tangan para generasi muda inilah estafet kepemimpinan akan diteruskan nantinya. Di masa depan, para generasi muda yang diharapkan mampu meneruskan perjuangan hidup dan mencapai kesuksesan untuk dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bahkan bagi bangsa dan negara. Mengacu pada pandangan tersebut, maka dibutuhkan generasi muda yang berwawasan luas, berkompeten, berani, dan penuh dengan ide segar demi pembaharuan yang lebih baik.

Sunday

5 ALASAN PENTING ADANYA PILKADA LANGSUNG

Sistem pemilihan umum di Indonesia mulai tahun 2004 mengalami perubahan yang sangat mendasar, makna perubahan tersebut mengarah pada suatu paradigma baru yang makin demokratis. Seiring dengan berjalannya arus reformasi yang menggantikan era Orde Baru, mekanisme pemilihan umum di Indonesia juga telah berubah. Hal itu ditandai dengan adanya amandemen UUD 1945 dimana mulai tahun 2004 tersebut Indonesia melaksanakan pemilu yang berbeda. 

Tuesday

PROPOSAL USAHA PRODUKTIF INDUSTRI MAKANAN

ini adalah proposal yang diajukan dalam rangka pengajuan usaha produktif  Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3) program dari Kementrian Pemuda dan Olahraga




A. LATAR BELAKANG

Pembangunan kepemudaan merupakan bagian tak terpisahkan dari kepentingan pembangunan nasional, Di tangan para pemuda inilah nantinya pembangunan masa depan dapat dilaksanakan. Pembangunan harus menyentuh seluruh wilayah Indonesia tak terkecuali wilayah perdesaan yang dihuni sebagian besar masyarakat Indonesia. Pembangunan juga harus menyentuh disegala bidang. pemerintah berupaya dalam membangun desa dan menjadikan desa

KAMPANYE DALAM POLITIK DAN PEMILU


Kampanye adalah sebuah tindakan politik bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha kampanye bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok, kampanye biasa juga dilakukan guna mempengaruhi, penghambatan, dan pembelokan suatu pecapaian tujuan. (http://id.wikipedia.org/wiki/Kampanye 24/17/2010 08.30).

Sunday

Pelayanan Publik

Pelayanan Publik
1. Pengertian
Menurut Undang Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pengertian Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Arti lain dari pelayanan publik adalah pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi lembaga lain yang tidak termasuk badan usaha swasta, yang tidak berorientasi pada laba atau profit.
Dalam Undang Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Asas-asas dalam penyelenggaraan pelayanan publik meliputi:(1) Asas kepastian hukum; (2) Asas keterbukaan; (3) Asas partisipatif; (4) Asas akuntabilitas; (5) Asas kepentingan umum; (6) Asas profesionalisme; (7) Asas kesamaan hak; (8) Asas keseimbangan hak dan kewajiban; (9) Asas efisiensi; (10) Asas efektifitas; (11) Asas imparsial
Pelayanan dalam administrasi adalah pelayanan dalam arti kegiatan, apapun isinya. Oleh sebab itu administrasi terdapat dalam bentuk atau corak negara apa saja. Dalam kybernologi, kebutuhan istimewa manusia disebut jasa publik dan layanan civil, keduanya dapat disebut layanan. Layanan adalah proses output, produk, hasil dan manfaat. Proses produksi, distribusi dan seterusnya sampai konsumen mendapat manfaat yang diharapkannya disebut pelayanan. Jadi pelayanan dalam kybernologi adalah pelayanan publik dan pelayanan civil dalam arti proses, produksi dan outcome yang bersifat istimewa yang dibutuhkan oleh manusia dan diproses sesuai aspirasi masyarakat.
Merupakan kewajiban pemerintah, tidak terkecuali pemerintah daerah sebagai penyelenggara utama pelayanan publik untuk melayani kebutuhan publik yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penyelenggara Pelayanan Publik adalah Instansi Pemerintah. Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif meliputi satuan kerja/satuan organisasi Kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, dan Instansi Pemerintah lainnya, baik Pusat maupun Daerah termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

2. Jenis Pelayanan
Menurut Undang-undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik dikelompokkan dalam beberapa jenis yang didasarkan pada ciri-ciri dan sifat-sifat kegiatan dalam proses pelayanan serta produk pelayanan yang dihasilkan. Jenis-jenis pelayanan itu adalah sebagai berikut :
Pertama adalah jenis pelayanan administratif, yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa dokumen, misalnya sertifikat, ijin-ijin, rekomendasi, keterangan tertulis, pembayaran pajak dan lain-lainnya. Contoh jenis pelayanan ini adalah pelayanan sertifikat tanah, pelayanan IMB, pelayanan administrasi kependudukan (KTP, akta kelahiran/ kematian).
Kedua, jenis pelayanan barang, yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan penyediaan dan atau pengolahan bahan berwujud fisik termasuk distribusi dan penyampaiannya kepada konsumen langsung sebagai unit atau sebagai individual dalam satu sistem. Secara keseluruhan kegiatan tersebut menghasilkan produk akhir berwujud benda (berwujud fisik) atau yang dianggap benda yang memberikan nilai tambah secara langsung bagi penerimanya. Contoh jenis pelayanan ini adalah pelayanan listrik, pelayanan air bersih, pelayanan telepon.
Ketiga adalah jenis pelayanan jasa, yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa penyediaan sarana dan prasarana serta penunjangnya. Pengoperasiannya berdasarkan suatu sistem pengoperasian tertentu dan pasti, produk akhirnya berupa jasa yang mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan habis terpakai dalam jangka waktu tertentu. Contoh jenis pelayanan ini adalah pelayanan angkutan darat, laut dan udara, pelayanan kesehatan, pelayanan perbankan, pelayanan pos dan pelayanan pemadaman kebakaran.
Pelayanan publik sebagaimana disebutkan tadi diberikan kepada masyarakat manakala memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan itu biasanya berbentuk dokumen-dokumen, formulir-formulir, biaya. Pelayanan publik di Indonesia sebagian besar dilakukan melalui mekanisme tatap muka langsung. Operasionalisasi pelayanan publik pada umumnya dilaksanakan oleh jajaran birokrasi paling depan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Jumlah jajaran unit pelayanan ini dipastikan cukup banyak dan tersebar di berbagai lokasi. Dalam hal ini standarisasi pelayanan menjadi aspek penting agar pelayanan di satu tempat dengan tempat layanan lainnya tidak terlalu berbeda.

3. Indikator Pelayanan
Amy YS Rahayu berpendapat ada 5 indikator kualitas pelayanan menurut konsumen, yaitu
1) Tangibles, yaitu fasilitas yang disiapkan pemerintah dalam bentuk sarana fisik kantor, komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi dan sebagainya yang menunjang kelancaran proses pelayanan dan kenyamanan bagi masyarakat yang dilayani.
2) Realibility, yaitu kemampuan dan keandalan dalam menyediakan pelayanan yang terpercaya.
3) Responsivness, yaitu kesanggupan pihak pemerintah untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat serta tanggap terhadap keinginan konsumen.
4) Assurance yaitu kualitas pelayanan yang dilihat dari kemampuan petugas menyakinkan kepercayaan konsumen
5) Emphaty: sikap tegas tetapi ramah dalam memberikan pelayanan kepada konsumen.
Sementara itu standar pelayanan publik yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara lebih banyak. Standar itu adalah :
1. Prosedur pelayanan, yang mencakup variabel prosedur tetap/standart operasional pelayanan (SOP) secara terbuka, konsistensi pelaksanaan prosedur dan tingkat kemudahan serta kelancaran pelayanan;
2. Keterbukaan informasi pelayanan, terutama keterbukaan informasi mengenai prosedur, persyaratan dan biaya pelayanan dengan jelas dapat diketahui oleh masyarakat, ketersediaan media informasi termasuk petugas yang menangani untuk menunjang kelancaran pelayanan;
3. Kepastian pelaksanaan pelayanan, yang meliputi waktu pelaksanaan dan biayanya, termasuk konsistensi pelaksanaan;
4. Mutu produk pelayanan, yaitu kualitas pelayanan meliputi aspek cara kerja pelayanannya, apakah cepat/tepat, apakah hasil kerjanya baik/rapi/ benar/layak;
5. Tingkat profesional petugas, ialah tingkat kemampuan ketrampilan kerja petugas mengenai, sikap, perilaku dan kedisiplinan dalam memberikan pelayanan, apakah ada kebijakan untuk memotivasi semangat kerja para petugas;
6. Tertib pengelolaan administrasi dan manajemen pelayanan, ialah bagaimana kegiatan pencatatan administrasi pelayanan, pengelolaan berkas apakah dilakukan dengan baik/tertib, motto kerja, dan apakah pembagian tugas dilaksanakan dengan baik serta kebijakan setempat yang mendorong motivasi semangat kerja para petugas;
7. Sarana dan fasilitas pelayanan, yaitu keberadaan sarana dan fasilitas pelayanan sesuai dengan fungsinya, Sarana itu tidak hanya dilihat dari aspek penampilannya tetapi sejauhmana fungsi dan dayaguna dari sarana/fasilitas tersebut dalam menunjang kemudahan, kelancaran proses pelayanan dan memberikan kenyamanan pada pengguna pelayanan;
8. Prestasi lain yang dapat mendorong peningkatan kinerja pelayanan, yang memberikan kemanfaatan pada masyarakat.
Menurut Prijono untuk memberikan pelayanan publik yang baik dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) paling tidak terdapat lima prasyarat yang perlu dipenuhi, yaitu :
1. Partisipasi yang berarti mendorong masyarakat untuk ikut ambil bagian dari proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak
2. Mengupayakan adanya saling percaya diantara masyarakat dan pemerintah. Untuk ini birokrasi pemerintah harus mengusahakan adanya kemudahan bagi masyarakat luas untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan faktual. Prinsip ini yang disebut dengan sebutan transparansi.
3. Kemampuan untuk mensikapi setiap masalah yang timbul, menampung aspirasi dan keluhan masyarakat secara tepat tanpa ada perbedaan.
4. Profesionalisme yang terlihat dari kemauan, kemampuan dan keahlian birokrasi pemerintah sehingga mereka mampu melayani publik secara mudah, cepat, akurat dan sesuai dengan permintaan.
5. Akuntabilitas dari setiap kebijakan publik, terutama yang menyangkut kepentingan politik, perpajakan maupun anggaran pemerintah
Dari konsep-konsep tersebut maka dapat disimpulkan ada tiga indikator dalam pelayanan publik, yaitu
1) Fasilitasi kebutuhan fisik kantor yang mampu menciptakan kenyamanan dan kelancaran proses pelayanan;
2) Komunikatif terhadap masyarakat yang dilayani, dalam memberi informasi prosedur pelayanan yang dibarengi dengan sikap perilaku dan ketrampilan yang cukup;
3) Konsistensi proses pelayanan sesuai dengan ketentuan-ketentuan, prosedur dan norma-norma etika birokrasi.

4. Pelayanan Kepada masyarakat
Hakekat pelayan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.
Tujuan dari pelayanan publik adalah :
1. Mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
1. Mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan yang baik sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
2. Terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal;
3. Mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
Ruang lingkup pelayanan publik meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Dalam UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik hak penerima layanan publik adalah sebagai berikut :
1. Mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan publik serta sesuai standar pelayanan publik yang telah ditentukan;
2. Mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapnya tentang sistem, mekanisme dan prosedur dalam pelayanan publik;
3. Memberikan saran untuk perbaikan pelayanan publik;
4. Mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat dan ramah;
5. Memperoleh konpensasi apabila tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan publik yang telah ditetapkan;
6. Menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan publik atau Komisi Pelayanan Publik untuk mendapatkan penyelesaian;
7. Mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku;
8. Mendapatkan pembelaan, perlindungan dalam upaya penyelesaian sengketa pelayanan publik.
Sedangkan kewajiban penerima layanan publik adalah :
1) Mentaati mekanisme, prosedur dan persyaratan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
2) Memelihara dan menjaga berbagai sarana dan prasarana pelayanan publik;
3) Mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dan penyelesaian sengketa pelayanan publik. Masyarakat juga mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dilakukan dengan cara :
a) Berperan serta dalam merumuskan standar pelayanan publik;
b) Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
c) Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
d) Menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
e) Memberikan saran atau pendapat dalam rangka penyelenggaraan publik;
f) Menyampaikan informasi dan atau memperoleh informasi di bidang penyelenggaraan pelayanan publik.
Agar penyelenggaraan administrasi negara benar-benar untuk kepentingan rakyat, maka diperlukan :
1. Social participation (ikut serta rakyat dalam administrasi)
2. Social Responsibility (pertanggungjawaban administrator)
3. Social Support (dukungan dari rakyat pada administrasi negara)
4. Social control (pengawasan dari rakyat kepada kegiatan administrasi negara).

Thursday

Jaring dan Permasalahannya di Desa Pucangro


Desa Pucangro merupakan desa yang berada di wilayah Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan dengan jumlah penduduk 605 KK terdiri dari 2.800 jiwa. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani sawah tambak. Sejak turun temurun masyarakat desa Pucangro mempunyai keahlian produksi Jaring dan Jala ikan sebagai penghasilan sampingan yang dikerjakan dirumah masing-masing (home industry), umumnya adalah ibu-ibu rumah tangga untuk mengisi waktu senggang dirumah.

Wednesday

Cara Tradisional Membuat Jaring Ikan


Industri pembuatan jaring dan jala merupakan salah satu industry rumah tangga yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pucangro Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan secara turun menurun. Pembuatan jaring ini penjualannya akan meningkat pada musim penghujan.

Pada awalnya jaring di desa-desa industri jaring dianyam dengan tangan oleh masyarakat setempat, biasanya dilakukan untuk ibu-ibu untuk mengisi waktu luang. Penjalin 

Thursday

Calon Kepala Daerah Lamongan 2010

Memasuki pertengahan tahun 2010 masyarakat Jawa Timur akan menggelar Pemilihan Kepala Dearah (Pilkada) di 18 Kabupaten dan Kota. Ini menjadi momen penting bagi masyarakat sebagai arena demokrasi untuk melakukan perubahan. Bagi daerah yang sudah baik akan di tingkatkan menjadi lebih baik. Sedangkan bagi daerah yang masih kurang baik berharap ada perubahan yang lebih baik. Pilkada 2010 kali ini berbeda dengan pilkada 2005. Dimana kalau dulu tidak ada calon independen atau calon perseorangan. Pilkada sekarang ini sangat membuka ruang kepada calon independen. Kandidat calon independen bisa menunjukkan lebih baik dari pada calon partai politik. Hal ini bagian dari perubahan politik di era transisi demokrasi.

Delapan belas daerah yang akan menggelar pilkada Di Jawa timur diantaranya; Kota Surabaya pada tanggal 27 Juni 2010, Ponorogo (20-Juni-10), Sumenep (20-Juni 10), Gresik (27-Juni-10), Lamongan (30-Juni-10) dan Ngawi (20-Jun-10). Selanjutnya Situbondo (20-Juni-10), Banyuwangi (20-Juni-10), Jember (22-Juni-10), Sidoarjo (25-September-10), Kota Pasuruan (7-Agustus-10), Malang (05-September-10), Kediri (01-Agustus-10), Trenggalek (06-Agustus-10) dan Mojokerto (24-Agustus-10). Selain itu Blitar (27-Nov-10), Pacitan (21-Desember-10), dan Tuban (27-Apr-10).(www.cetro.or.id/tanggal:10/12/2009/08.00).

Di Kabupaten Lamongan meski pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Lamongan masih pertengahan tahun 2010 mendatang, namun sejumlah tokoh yang bakal maju sudah melakukan gerilya politik ke beberapa wilayah. Setidaknya hingga saat ini ada lima bakal Calon Kepala Daerah yang kemungkinan besar akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Lamongan.

Ke lima tokoh tersebut adalah, Ongky Wijaya Ismail Putra, anak kandung dari pengusaha H Abdul Ghofar pemilik Sabillilah Sukodadi. Ir Suhandoyo wakil ketua DPD Jawa Timur, dan juga mantan ketua DPC PDIP Lamongan, dan jabatan terakhir sebagai ketua tim Sukses Mega-Prabowo Jawa Timur.

Sedangkan tokoh lainnya adalah H Makin Abbas, ketua DPC PKB yang juga menjabat sebagai ketua DPRD Lamongan sampai sekarang. Wakil Bupati aktif Drs H Tsalits Fahami, MM mantan ketua PCNU Lamongan dan satu lagi tokoh yang namanya tidak asing lagi di lingkungan birokrat yang membawahi birokrat se Kabupaten Lamongan dan menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) yakni : H Fadeli, SH MM ada juga nama Hj. Kartika dari fatayat NU Lamongan
 (www.SuryaOn_line.go.id tanggal 10/12/2009/pukul 08.30 WIB).

Nama-nama tokoh tersebut kemungkinan masih bertambah lagi mengingat banyaknya aspirasi dan kepentingan yang menyertai pencalonan Kepala Daerah Lamongan. Situasi dan kondisi politik di Lamongan juga ikut andil dalam banyaknya pencalonan seorang Kepala Daerah. Diantaranya Fraksi Gabungan Pelangi Nusantara yang akan memajukan calon yang bukan dari lima tokoh yang sudah disebutkan tadi. Begitu juga dari PKNU yang belum memunculkan nama Calon dari partainya.
Sementara itu, kelima tokoh yang disebut-sebut dari awal akan maju belakangan terus melakukan manuver untuk sekedar memperkenalkan diri dan bergerilya sampai ketingkat desa-desa. Berbagai cara dilakukan oleh para tokoh untuk memperkenalkan dirinya, mulai dari membuat stiker, baliho, mendatangi berbagai even acara baik ditingkat desa hingga Kabupaten.

Calon dari PDIP, Suhandoyo misalnya, sejak jauh-jauh hari sudah membuat stiker dan baliho yang dipasang dipelosok-pelosok desa. Calon yang satu ini memang sudah memproklamirkan diri maju dalam Pilbup di saat calon lain belum menyatakan secara tegas. Sedangkan Wabup, Tsalits fahmi keinginan untuk maju menjadi nomor satu di Lamongan juga sangat terlihat saat ini. Itu bisa dibuktikan hampir setiap ada acara di desa-desa, seperti pengajian umum, akhirussanah dan lain-lain, mantan Ketua PCNU ini intens sekali untuk datang dan jarang menolak. Bahkan sejumlah warga menyatakan kalau Tsalits adalah salah satu calon terkuat Bupati Lamongan mendatang.

Calon lain, H Makin Abbas, juga sudah terlihat memperkenalkan diri melalui spanduk ucapan selamat di berbagai momen yang dilengkapi dengan fotonya. Hampir bisa didapati spanduk PKB pasti disertai dengan foto Ketua DPRD Lamongan ini. Sementara Ongky, anak pengusaha Sabilillah meski belum memperkenalkan diri melalui stiker dan gambar di beberapa fasilitas umum. Namun, ternyata Ongky sudah menggalang dukungan lewat kelompok pengajian. Bahkan beberapa kelompok pengajian sudah dibelikan seragam oleh Ongky dan ini yang terus dilakukan oleh tim pemenangan Ongky Wijaya Ismail Putra.

Begitu juga halnya dengan Fadeli. Calon yang berlatar belakang dari unsur birokrasi ini terus mendekatkan diri kepada masyarakat. Dalam beberapa kali kesempatan, Fadeli terus memperkenalkan diri dan mencari dukungan. Apalagi dengan filosofi 'Tak Kenal Maka Tak Sayang', menjadi peluang bagi Fadeli untuk bersaing dengan para lawan politiknya (SurabayaPagi.Online. tanggal 10 Desember 2009 Pukul 08.00).

Berbagai upaya yang dilakukan oleh calon Kepala daerah tersebut mempunyai tujuan yang sama yakni ingin dikenal oleh masyarakat Lamongan dan mendapat suara terbanyak pada Pemilihan Kepala Daerah yang pada akhirnya menjadi Kepala Daerah Lamongan. Terpilihnya pemimpin baru bagi Lamongan merupakan bagian dari kehendak rakyat yang menginginkan terciptanya kehidupan yang baru, yang lebih baik dan lebih sejahtera dari kehidupan kemarin. Harapan-harapan rakyat adalah bagaimana agar mereka bisa hidup lebih sejahtera secara ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Sampai saat ini, upaya mencari potret atau sosok pemimpin yang ideal masih menjadi isu paling menarik. Pemimpin yang ada baik adalah pemimpin yang memiliki kinerja yang baik, untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan merespons perkembangan situasi dan kondisi masyarakat. Calon Kepala Daerah Lamongan sebagai pemimpin baru di Lamongan tentunya diharapkan oleh masyarakat dapat mewujudkan hal tersebut.